Cuaca Membaik: Nelayan Pamekasan Kembali Melaut

lintasjatim.com, Pamekasan – Setelah dua pekan lebih tidak pergi melaut, akhirnya para nelayan di wilayah pantura Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur sudah mulai siap-siap melaut seiring dengan cuaca atau angin kencang kini mulai reda.

Kondisi itu dimanfaatkan oleh para nelayan disana untuk memulai membuat rumpon (rumah ikan).

Aktivitas nelayan tersebut menjadi perhatian Sertu Usto Babinsa Koramil 08/26/13 Pasean. Ia mengunjungi nelayan di Dusun Denggendek, Desa Tlonto Raja Kecamatan Pasean.

“Rumpon merupakan rumah ikan yang disiapkan/dipasang oleh nelayan sebagai tempat berkumpul ikan sehingga memudahkan nelayan dalam menangkap ikan,” kata salah seorang nelayan setempat, Hapet (55 tahun), Senin (31/8/2015).

Keberadaan rumpon bagi nelayan sangatlah penting, karena dengan adanya rumpon ikan yang ada di laut bisa ditangkap dengan maksimal, akan tetapi perlu kerja ektra, baik dari segi tenaga maupun biaya.

“Sebelum menangkap ikan kami (nelayan) harus memasang/meletakkan rumpon-rumpon di laut selama 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari, baru setelah ikan diperkirakan sudah banyak barulah berangkat lagi untuk menjaring ikan yang ada di rumpon-rumpon tersebut,” terang nelayan lain, Umar (48).

Kunjungan Babinsa kali ini untuk mengetahui perkembangan kegiatan nelayan setelah beberapa minggu yang lalu tidak melaut karena cuaca atau angin kencang.

“Saya ingin memastikan apakah para nelayan sudah mulai pergi melaut, karena kalau tidak melaut berarti tidak mempunyai penghasilan, hal ini bisa menimbulkan kerawanan terhadap stabilitas keamanan di wilayah”, terang Sertu Usto.

“Dan saya berpesan kepada seluruh para nelayan yang akan melaut harus tetap mengutamakan keselamatan diri karena cuaca bisa berubah sewaktu-waktu,” ujarnya.* (st)

Editor: Suta

Reka Ulang Pembunuhan Kastuni, Suasana Nyaris Ricuh

lintasjatim.com. Tuban - Reka ulang pembunuhan Kastuni (52) janda penjual kopi berasal dari Desa Ngadipuro, Kecamatan Widang, yang di rekontruksi oleh tersangka LA Febri Archam (20) warga Desa Patihan, Kecamatan Widang, Tuban , nyaris ricuh.(29/8/2015).

Tersangka LA hampir dipukuli oleh warga lantaran mereka kesal atas ulah tersangka yang tega merampok dan membunuh korban dengan sadis. “Dua orang tersangka dihadirkan pada rekonstruksi ini, selain itu kita hadirkan pula 7 orang saksi sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi,”ungkap Kasatreskrim Polres Tuban, AKP Suhariyono.

Kasatreskim menabahkan bahwa rekontruksi di peragakan sebanyak 43 adegan. Mulai masuk rumah dan berpura-pura membeli kopi hingga proses pembunuhan berlangsung. dalam adegan ini juga terungkap bahwa korban telah merencanakan pembunuhan itu sejak lama, terbukti sudah 2 kali tersangka gagal menghabisi nyawa korban, hal ini nampak pada setiap adegan rekontruksi.

“Rekonstruksi ini dilakukan untuk mencocokkan keterangan dari pelaku dengan kejadian yang sesungguhnya,”tambah AKP.Suhariyono.

Puluhan petugas kepolisian dari sabhara dan reskrim polres Tuban di kerahkan untuk melakukan pengamanan, akan tetapi masih saja kericuhan terjadi. Hal itu di picu oleh kekesalan warga terhadap tersangka.

“Kesal pada bajingan itu, akal pikirane kemana kok sampai membunuh orang,”teriak keluarga korban. Kastuni (52), seorang janda penjual kopi asal Desa Ngadipuro, Kecamatan Widang, Tuban pada 27 juli 2015 lalu. Dalam persistiwa tersebut petugas telah menetapkan tiga orang tersangka. (saf)

Editor : Sutha

KPU Gresik Siap Kawal Dua Mekanisme Kampanye

Gresik, (Antara Jatim) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik, Jawa Timur siap mengawal dua mekanisme kampanye pelaksanaan Pilkada di wilayah itu yang telah dimulai tanggal 27 Agustus 2015 hingga 5 Desember 2015.

Ketua KPU Kabupaten Gresik, Akhmad Roni, Sabtu, mengatakan dua mekanisme pelaksanaan kampanye tersebut adalah kampanye yang dimotori KPU dan kampanye masing-masing pasangan calon.

Ia menjelaskan, untuk kampanye yang dimotori KPU berbentuk debat terbuka yang diselenggarakan di televisi, ditambah pemasangan alat peraga di sejumlah media massa. 

"Bisa cetak atau elektronik, yang sumber dananya dibiayai dari APBD Kabupaten Gresik tahun 2015," kata Roni di Gresik.

Sementara kampanye yang dilakukan masing-masing pasangan calon seperti rapat terbatas, pertemuan tatap muka langsung dengan masyarakat.

Terkait kampanye dalam bentuk rapat umum, Roni mengaku masing-masing pasangan calon hanya diberikan kesempatan satu kali dengan mendatangkan juru kampanye dan dilakukan secara terbuka.

"Kalau seperti jalan sehat, peringatan HUT boleh-boleh saja, sebab pada dasarnya KPU juga mendorong pasangan calon untuk bisa bertemu langsung dengan masyarakat," katanya.

Oleh karena itu, Roni berjanji akan mengawal setiap bentuk kampanye tersebut, sebab ada beberapa larangan seperti mencetak dan menyebarkan bahan kampanye secara sendiri, atau memasang alat peraga di tempat-tempat tertentu maupun media massa.

"Jadi, untuk masalah tersebut harus dikoordinasikan dengan KPU Kabupaten Gresik, dan masing-masing pasangan calon tidak boleh jalan sendiri dalam memasang alat peraga kampanye di tempat umum," katanya.

Sebelumnya, pelaksanaan Pilkada Gresik diikuti oleh tiga pasangan calon yakni nomer urut satu Sambari Halim Radianto dan Mohammad Qosim yang diusung PKB dan Partai Demokrat.

Nomer urut dua Husnul Khuluq dan Ahmad Rubaie yang diusung koalisi PDIP, PAN dan Partai Gerindra, serta nomer urutan tiga Ahmad Nur Hamim-Junaidi yang diusung Partai Golkar.

KPU juga telah menggelar deklarasi kampanye damai dengan meminta pasangan calon untuk mengucapkan ikrar kesepakatan kampanye damai dengan penandatanganan kesepakatan masing-masing calon.(*)

Editor: Edy M Yakub

Refleksi 70 Tahun Indonesia Rekomendasikan Perbaikan Sistemik

Pamekasan (Antara Jatim) - Dialog Refleksi 70 Tahun Indonesia Merdeka yang digelar di Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur, Jumat (28/8) malam, merekomendasikan perlunya perbaikan sistemik di berbagai bidang, guna mewujudkan cita ideal kemerdekaan, yakni terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

"Hal penting yang menjadi topik pembahasan dan dipandang perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak karena dinilai sangat mendesak, bahkan bisa mengancan masa depan bangsa apabila tidak segera diatasi adalah persoalan krisis keteladanan dan peredaran narkoba," kata Direktur CSO Madura Foundation, penyelenggara kegiatan itu Munhari Bariel.

Krisis keteladanan dan maraknya peredaran narkoba ini, kata Munhari, merupakan bagian dari beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam dialog refleksi 70 tahun Kemerdekaan RI yang dihadiri perwakilan dari berbagai elemen masyarakat, seperti mahasiswa, LSM, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan insan pers dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan.

Hadir sebagai pembicara dalam dialog itu, Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Arm Mawardi, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail, Ketua Komisi III Iskandar dan Kabag Perencanaan Polres Pamekasan AKP Agus Sutrisno.

Dandim membahas adanya kecenderungan di kalangan generasi muda saat ini akan hilangnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa memiliki terhadap negara bangsa ini.

Menurut dia, fenomena itu terjadi, karena kurangnya perhatian pendidikan karakter bangsa, dan disatu sisi karena pengaruh globalisasi. 

Penjajahan gaya baru di era global seperti ini, juga menjadi salah satu pemicu, disamping faktor lain yang cukup berperan dominan dalam membentuk pola pikir para generasi muda, yakni krisis keteladanan.

Banyaknya pejabat publik dan abdi negara yang terseret kasus korupsi di Indonesia telah mempengaruhi pola pikir masyarakat umum, termasuk kalangan generasi muda, bahwa keteladanan bukan hal yang perlu diperhatikan.

"Makanya untuk saat ini yang perlu dilakukan oleh kita semua, adalah mulai dari sendiri dan keluarga kita," kata Dandim.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Iskandar.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan ini mengatakan, pemahaman ideologi bangsa saat ini cenderung mulai terkikis, sehingga rasa memiliki terhadap negara bangsa ini cenderung luntur.

Ancaman terbesar adalah dekadensi moral generasi muda, dengan maraknya peredaran narkoba. "Ini tentu tidak bisa dibiarkan, dan yang perlu dipahami, persoalan bangsa saat ini bukan hanya urusan pemerintah, akan tetapi semua elemen masyarakat," katanya.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail menyoroti kecenderungan mental masyarakat bangsa ini yang konsuntif, lebih bangga dengan produk luar negeri, dan merasa minder alias tidak percaya diri dengan produk luar negeri.

Supremasi hukum juga menjadi sorotan politikus Partai Demokrat ini, dan ia membandingkan dengan negara maju seperti Tiongkok.

"Di China itu, kalau ada pejabat korupsi langsung mengundurkan diri. Tapi di negeri kita hal semacam itu belum dilakukan," katanya.

Namun dalam kesempatan itu, Ismail juga mengemukakan, bahwa sumber daya manusia Indonesia sebenarnya tidak kalah jauh dengan SDM di sejumlah negara maju, bahkan mampu bersaing dengan mereka. Hal ini bisa dibuktinya dengan banyaknya siswa Indonesia yang berprestasi, bahkan siswa asal Pamekasan juga pernah meraih juara fisika tingkat dunia.

Pemateri Agus Sutrisno lebih menekankan pada kurangnya pendidikan ideologi seperti pendidikan moral pancasila, sehingga hal itu menyebabkan pemahaman ideologi bangsa cenderung memudar dan rasa nasionalisme masyarakat dan pemuda bangsa ini kurang tertanam dengan baik.

"Saya justru menginginkan agar pendidikan pancasila dan penataran P4 kembali digalakkan, karena ini sangat berguna dalam menanamkan nilai-nilai ideologi bangsa ini," katanya.

Hasil Dialog Refleksi 70 Tahun Kemerdekaan RI ini selanjutnya dirangkum dan selanjutnya akan diserahkan kepada pemerintah daerah agar bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan program kebijakan dimasa-masa yang akan datang terutama terkait bangsa ini dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CSO Madura Foundation merupakan salah satu LSM di Pamekasan yang mempelopori pola penyelesaian persoalan melalui diskusi dan dialog, mengubah pola gerakan pegiat LSM selama ini yang biasa berunjuk rasa dalam menyikapi persoalan masyarakat dan tata kelola pemerintahan. (*)

Editor: Edy M Yakub

PDIP Surabaya Optimistis KPU-Panwaslu Kedepankan Verifikasi Substantif

Surabaya (Antara Jatim) - DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya optimistis KPU dan Panwas akan lebih mengedepankan verifikasi substantif sesuai aturan yang berlaku dan hak warga di ibu kota Provinsi Jawa Timur ini untuk mengikuti Pilkada pada Desember 2015.

"PDI Perjuangan optimistis pada 30 Agustus besok, KPU Surabaya akan menetapkan Risma-Whisnu dengan MS (memenuhi syarat) karena sejauh ini tidak ditemukan problem saat verifikasi administratif maupun faktual," kata Jubir Tim Kampanye Risma-Whisnu di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, jika pada penetapan calon ada pasangan calon yang tidak memenuhi syarat (TMS), maka sesuai UU 8/2015 tentang pilkada pasal 49 ayat 7,8 dan 9 maka dibuka kembali pendaftaran calon kepala daerah.

"Pasal 49 ayat 8 dan 9 mengatur pendaftaran dibuka kembali 10 hari dengan jeda maksimal 3 hari (total hingga penutupan pendaftaran maksimal 3+10=13 hari)," katanya.

Pada pasal 49 ayat 7, lanjut dia, mengatur partai pengusul calon yang TMS tidak boleh mencalonkan kembali dalam pendaftaran selanjutnya. Artinya partai kehilangan hak mencalonkan.

Terhadap pasangan Rasiyo-Abror (diusung Demokrat dan PAN) yang dikabarkan Abror memiliki nama yang berbeda antara ijazah dan KTP menurut PDI Perjuangan itu hal yang lumrah terjadi. Hal ini juga menimpa calon Wakil Bupati PDI Perjuangan di Pilkada Jember saat ini, A Mukhid, dan cukup memberi keterangan tambahan yang dibutuhkan sudah dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh KPU Jember. 

Sementara itu, Komisioner KPU Surabaya Purnomo mengatakan jika penetapan pencalonan pada 30 Agustus mendatang dinyatakan TMS, maka bisa dibuka pendaftaran kembali 10 hari dengan jeda maksimal tiga hari.

Hal ini sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada, Peraturan KPU (PKP) Nomor 12 Tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah, Surat Ketua KPU Nomor 443/KPU/VIII/2015 perihal penundaan tahapan pemilihan dan Surat Edaran Nomor 510/ KPU/VIII/ 2015 perihal penetapan pasangan calon peserta pemilihan.

"Kalau penelitian TMS, maka kami seperti Denpasar dibuka lagi. Saya harus mempelajari apa yang terjadi di Denpasar. Tapi untuk kasus Blitar beda lagi karena pada saat perpanjangan kedua tidak ada yang daftar," katanya.

Saat ditanya apakah ada potensi Pilkada Surabaya digelar 2017, Purnomo mengatakan potensi tetap ada jika dalam perpanjangan pendaftaran tidak ada calon lagi. (*)

Editor: Tunggul Susilo

PAN Surabaya Siapkan Pengganti Abror Jika TMS

Surabaya (Antara Jatim) - DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Surabaya akan menyiapkan pengganti bakal Calon Wali Kota Surabaya Dhimam Abror jika persyaratan pencalonan sebagai Cawawali dinyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tidak memenuhi syarat (TMS) pada penetapan calon 30 Agustus mendatang.

"Kalau tidak layak, tidak bisa dilanjutkan dan perintahnya diminta diganti ya diganti. Apalagi sesuai aturan jika TMS, KPU membuka kembali pendaftaran calon," kata Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PAN Surabaya Achmad Zainul Arifin kepada Antara di Surabaya, Jumat.

Namun demikian, lanjut dia, pihaknya masih menunggu penetapan calon pada 30 Agustus 2015 baru setelah itu bersikap. "Kalau tidak mau diatur, ya, gimana lagi," ujarnya.

Zainul Arifin sebelumnya mengatakan bahwa semua berkas Abror sudah klir. "Kalau ada yang kurang diperbaiki. Apalagi Abror sudah ketemu dengan KPU untuk verifikasi faktual," ujarnya.

Mengenai soal hubungan renggang dengan Abror, Zainul membantahnya. "Itu tidak benar, kemarin kita makan bareng sama Abror sekarang makan sama pak Rasiyo (bakal cawali Surabaya)," katanya.

Begitu juga saat ditanya soal mahar politik, Zainul juga membantahnya. "Di PAN dilarang menerima mahar politik. Apalagi itu sudah instruksi dari Ketua Umum DPP PAN," ujarnya. 

Saat ditanya apakah Abror ada tekanan dari pihak lain atau orang kuat yang berdomisili di Surabaya, Zainul tidak mau berkomentar. "Maaf saya tidak tahu soal itu," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, Rasiyo sudah bergerak dengan memiliki tim pemenangan sendiri, sedangkan Abror masih jalan di tempat. "Kalau pak Rasiyo timnya sudah bergerak," ujarnya. 

Hanya saja, informasi yang diperoleh Antara di internal PAN Surabaya menyebutkan Abror saat ini dalam tekanan orang kuat yang berkiprah di Jatim dan tingkat Nasional selain itu juga dekat dengan Gubernur Jawa Timur. 

"Saya tidak tahu arahnya kemana. Yang jelas, ada upaya menggagalkan pilkada Surabaya," ujar sumber yang enggan disebut namanya.

Sementara itu, Komisioner KPU Surabaya Purnomo mengatakan jika penetapan pencalonan pada 30 Agustus mendatang dinyatakan TMS, maka bisa dibuka pendaftaran kembali 10 hari dengan jeda maksimal tiga hari.

Hal ini sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada, Peraturan KPU (PKP) Nomor 12 Tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah, Surat Ketua KPU Nomor 443/KPU/VIII/2015 perihal penundaan tahapan pemilihan dan Surat Edaran Nomor 510/ KPU/VIII/ 2015 perihal penetapan pasangan calon peserta pemilihan.

"Kalau penelitian TMS, maka kami seperti Denpasar dibuka lagi. Saya harus mempelajari apa yang terjadi di Denpasar. Tapi untuk kasus Blitar beda lagi karena pada saat perpanjangan kedua tidak ada yang daftar," katanya.

Saat ditanya apakah ada potensi Pilkada Surabaya digelar 2017, Purnomo mengatakan potensi tetap ada jika dalam perpanjangan pendaftaran tidak ada calon lagi. (*)

Editor: Akhmad Munir

Pemprov Jatim Wacanakan Pasar Malam Dongkrak Perekonomian

Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mewacanakan menghidupkan pasar malam dengan menggandeng perusahaan-perusahaan besar untuk menggelontor barang-barangnya untuk mendongkrak perekonomian setempat.

"Tentu barangnya stok berkualitas, meski nomor dua atau KW yang sudah tak laku untuk dilakukan cuci gudang di pasar malam," ujar Asisten Perekonomian Pemprov Jatim Hadi Prasetyo kepada wartawan di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, konsep pasar malam ini mampu menjadi solusi bagi mereka yang kini terdampak negatif akibat pelemahan rupiah.

"Para pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) yang kesulitan menjual barang akibat memburuknya daya beli juga bisa terbantu," ucapnya.

Konsep menghidupkan kembali pasar malam seperti zaman Belanda, yakni dibuat pasar malam bergiliran dari kampung ke kampung atau dari desa ke desa.

Belajar dari masa penjajahan, kata dia, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dulu mampu memberikan kehidupan bagi warga pibumi dengan membangun pasar-pasar.

"Dulu, ketika dilanda musim paceklik, Belanda mampu memberikan penghidupan bagi penduduk pribumi dengan membangun pasar-pasar bergiliran sesuai penanggalan wage, pahing, kliwon, pon dan legi," katanya.

Di sejumlah kabupaten/kota di Jatim, pasar-pasar berdasarkan penanggalan bentukan Pemerintah Kolonial Belanda itu terpantau masih tetap beraktivitas sampai sekarang.

"Bedanya, jika pasar-pasar tersebut telah berdiri dan bertahan hingga sekarang di sejumlah daerah, maka konsep pasar rakyat yang akan kita lakukan nanti digelar malam hari bergiliran di kampung-kampung antarkelurahan," katanya.

Sementara itu, selain menggelar pasar malam bergiliran, ia menambahkan, Pemprov Jatim juga akan melakukan subsitusi impor atau mengganti bahan utama impordengan bahan-bahan dalam negeri.

"Di Jatim, impor bahan baku industri mencapai 83 persen dari total impor masuk. Dari 83 persen ini, 43 persen di antaranya adalah impor bahan-bahan pembuat besi dan baja," katanya.

Untuk bahan pembuat besi dan baja, lanjut dia, saat ini akan ada sebuah perusahaan yang membangun pabrik smelter di Gresik sehingga mampu mengurangi impor. (*)

Editor: Tunggul Susilo